Arusgiri.com, Bojonegoro – Rendahnya serapan beasiswa pendidikan tinggi di Kabupaten Bojonegoro kembali menjadi sorotan kalangan mahasiswa. Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Bojonegoro mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Bojonegoro pada Kamis, (22/1) untuk mendesak evaluasi kebijakan beasiswa yang dinilai belum berjalan optimal.
 |
| Audiensi PC PMII Bojonegoro dengan DPRD membahas evaluasi program beasiswa pendidikan tinggi (Foto: suarasatu.com) |
Audiensi tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD Bojonegoro Abdulloh Umar, Wakil Ketua DPRD Mitroatin, Ketua Komisi C DPRD Ahmad Supriyanto, serta Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro M. Anwar Mukhtadlo. Pertemuan ini menjadi ruang dialog antara mahasiswa dan pemangku kebijakan terkait pelaksanaan program beasiswa pendidikan tinggi di daerah.
Dalam forum audiensi, PC PMII Bojonegoro menyampaikan empat rumusan persoalan utama yang dinilai menghambat akses mahasiswa terhadap beasiswa. Persoalan tersebut meliputi rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi di Bojonegoro, minimnya penyerapan kuota beasiswa yang telah dialokasikan, belum jelasnya mekanisme ikatan kontribusi penerima beasiswa kepada daerah, serta lemahnya evaluasi dan pengawasan kebijakan beasiswa oleh pemerintah daerah.
Selain itu, PMII juga menyoroti lemahnya sosialisasi program beasiswa hingga ke tingkat kecamatan dan desa. Kondisi tersebut dinilai menjadi penyebab utama banyak mahasiswa dan orang tua tidak mengetahui adanya program beasiswa pendidikan tinggi yang disediakan oleh pemerintah daerah.
Ketua Umum PC PMII Bojonegoro, Moh. Bahrul Hikam, menegaskan bahwa persoalan di lapangan tidak hanya berkaitan dengan sistem pendaftaran, tetapi juga distribusi informasi yang belum merata.
“Masih banyak mahasiswa dan orang tua yang tidak mengetahui adanya program beasiswa ini. Sosialisasinya belum menyentuh lapisan masyarakat bawah, khususnya di desa-desa,” ujar Bahrul Hikam.
Ia juga menjelaskan bahwa tujuan audiensi tersebut adalah mendorong evaluasi menyeluruh demi optimalisasi program beasiswa pendidikan tinggi di Bojonegoro. Menurutnya, PMII belum dapat menyimpulkan langkah konkret yang akan diambil pemerintah daerah. Karena, sejumlah penjelasan dari Dinas Pendidikan dinilai belum menjawab substansi persoalan.
“Kami menyoroti rendahnya APK perguruan tinggi di Bojonegoro. Namun, dalam pemaparan tadi belum disampaikan indikator-indikator yang menunjukkan rendahnya APK tersebut. Padahal, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bojonegoro justru tercatat sebagai yang tertinggi di Jawa Timur,” jelasnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Bojonegoro Abdulloh Umar menyatakan bahwa masukan dari PMII menjadi bahan evaluasi penting bagi DPRD dan pemerintah daerah. Ia mengakui bahwa pelaksanaan program beasiswa, termasuk skema satu desa sepuluh sarjana, masih menghadapi sejumlah kendala.
“Ada kemungkinan hambatan terjadi pada sosialisasi, persyaratan yang terlalu rumit, atau waktu pendaftaran yang terlalu singkat. Oleh karena itu, dilakukan beberapa evaluasi dan masukan oleh sahabat-sahabat PMII yang sudah disampaikan kepada kita dan dinas pendidikan,” ujar Abdulloh Umar.
Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro, Ahmad Supriyanto menambahkan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam proses perencanaan kebijakan dan penganggaran perlu diperluas. Menurutnya, partisipasi mahasiswa penting agar program beasiswa benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan dan tepat sasaran.
Penulis: Windawati Laily Nuraini, Mahasiswa Prodi Hes
Posting Komentar