Arusgiri.com, Bojonegoro — Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri (Unugiri) Bojonegoro bersama Rumah Literasi Mahasiswa menggelar forum diskusi bertajuk “Dari Pelindung Menjadi Ancaman: Kritik atas Kekerasan Aparat Kepolisian terhadap Warga Sipil” di Lapangan Gedung Fakultas Syari'ah dan Adab (FSA) pada Minggu (01/03).
 |
| Diskusi Mahasiswa di Lapangan FSA (Foto: Sefti Liana) |
Forum yang dipandu oleh Zayna Adnin dari Program Studi (Prodi) Pendidikan Matematika tersebut menghadirkan Abdullah Ni'mal Muqtafa, Menteri Advokasi dan Kebijakan Publik BEM KM Unugiri sebagai pemateri utama. Diskusi ini menjadi ruang akademik bagi mahasiswa untuk menyampaikan keresahan sekaligus melakukan refleksi kritis terhadap dinamika institusi kepolisian yang belakangan menjadi sorotan publik.
Pelindung atau Justru Menakuti?
Dalam pemaparannya, Abdullah menegaskan bahwa secara konseptual negara melalui institusi kepolisian memiliki mandat sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Namun, ia mengajak peserta melihat realitas sosial yang berkembang.
“Secara aturan di UU No. 2 Tahun 2002, polisi itu wajib menjunjung tinggi HAM. Tapi kalau kita lihat kasus-kasus yang viral, dari penyalahgunaan wewenang sampai tindakan yang bikin nyawa melayang, kita patut bertanya: ini pelindung atau ancaman?” tegas Abdullah di hadapan peserta diskusi.
Ia juga menyoroti sejumlah kasus yang menjadi perhatian publik, termasuk dugaan tindakan berlebihan aparat dalam penanganan pelanggaran hukum yang berujung pada korban jiwa, serta pelanggaran etik dan penyalahgunaan wewenang oleh oknum aparat. Menurutnya, relasi kuasa kerap memunculkan kesan bahwa hukum “tumpul ke atas, tajam ke bawah”, sehingga memicu trauma sosial dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik.
“Ketika rasa aman berubah menjadi rasa takut, di situlah legitimasi moral aparat sedang diuji,” tambahnya.
Ruang Kritis yang Tetap Rasional
Meski diskusi berlangsung dengan tensi yang cukup tinggi, peserta tetap menekankan pentingnya menjaga objektivitas dan rasionalitas dalam menyampaikan kritik. Sejumlah mahasiswa menyoroti bahwa budaya diskusi perlu terus diperkuat sebagai alternatif penyampaian aspirasi, di samping aksi demonstrasi.
Dalam forum tersebut, muncul pula refleksi mengenai kondisi sosial-politik yang oleh sebagian peserta dinilai menunjukkan gejala “distopia”, yakni gambaran masyarakat yang menghadapi ketimpangan serta krisis kepercayaan terhadap institusi publik. Namun demikian, forum tetap menegaskan bahwa kritik harus dibangun di atas data, analisis, dan nilai-nilai keadilan.
“Diskusi ini adalah ruang akademik kita. Kita harus kritis, tapi juga harus solutif,” ujar Lailatus Sa'adah, Presiden BEM KM Unugiri dalam sesi diskusi.
Kegiatan yang berlangsung tertib ini diharapkan tidak berhenti sebagai forum wacana semata, melainkan menjadi pemantik lahirnya gagasan dan solusi konkret. Bagi mahasiswa, menjaga nalar kritis merupakan bagian dari tanggung jawab intelektual dalam merespons isu-isu kebangsaan yang berkembang.
Penulis: Shofia Fuadi, Prodi PAI & Anis Rosyidah, Prodi BSA
Posting Komentar